Resolusi Pekerja Migas Indonesia

Pekerja minyak dan gas bumi (migas) Indonesia di seluruh unit operasi/produksi sebagai industri strategis melalui perusahaan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) nasional dan perusahaan asing yang padat modal dan berisiko sangat tinggi, baik lapangan offshore maupun onshore, sangat menyadari kontribusinya yang begitu besar bagi perekonomian Indonesia.

Dalam perjalanan panjang kiprah anak bangsa di perusahaan migas, Pekerja masih mengalami perlakuan yang diskriminatif, lingkungan kerja yang tidak kondusif dan berpotensi tereskalasi menjadi masalah sosial yang destruktif sehingga diharapkan Pemerintah segera hadir menyelesaikan permasalahan hubungan industrial yang terjadi selama ini.

Oleh karena itu, Pekerja migas dalam organisasi Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) menyampaikan RESOLUSI sebagai berikut:

1.    Dalam rangka menjalankan amanat konstitusi yang menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia termasuk Pekerja di lingkungan migas, Pemerintah wajib MEMBATALKAN KONTRAK KERJA SAMA bagi kontraktor/perusahaan migas yang tidak menjalankan prinsip hubungan industrial yang harmonis seperti ketidakmampuan Direksi KKKS dalam menyelesaikan perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan Serikat Pekerja, pelanggaran yang masif terhadap kesepakatan yang telah diatur dalam PKB, perilaku union busting yang dilakukan oleh manajemen puncak di beberapa perusahaan migas/KKKS.

2.    Pemerintah wajib MENGHAPUS SELURUH PERIKATAN PEKERJA DALAM BENTUK OUTSOURCING di lingkungan migas sebagai industri strategis dan berisiko tinggi dalam rangka menumbuhkan harga diri anak bangsa yang terus diperlakukan diskriminatif dalam waktu yang terlalu lama, serta sebagai bentuk perlindungan bagi rakyat Indonesia yang nyata sebagaimana yang diamanatkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

3.    Pemerintah sudah saatnya menggunakan haknya sesuai konstitusi untuk memaksa seluruh KKKS untuk TIDAK MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA TENAGA KERJA ASING dalam mengelola bagian-bagian kegiatan manajemen dan operational migas yang secara nyata telah berhasil di alih-kelola oleh anak bangsa dalam rangka mendorong kemandirian Indonesia.

4.    Pemerintah berkewajiban memberikan jaminan pemberian upah oleh Pekerja Indonesia oleh Perusahan migas/KKKS secara adil dan non-diskriminatif dengan menetapkan skala upah tidak lebih dari 40 antara manajemen puncak/Direksi dan pekerja level paling rendah tanpa melihat jenis perikatan kerjanya.

Demikian RESOLUSI ini diperbuat untuk menjadi perhatian Pemerintah dan pemangku kepentingan industri migas Indonesia sehingga suasana yang kondusif di seluruh unit operasi/produksi dapat dibentuk dalam rangka menjamin keberlangsungan proses produksi yang mampu mendukung perekonomian Indonesia.

Jakarta, 01 Mei 2012

Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI)

Posted in: Chemical Engineering Processing

Share |